Pemerintah sedang menyiapkan peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden untuk pinjaman  Rp 7,5 triliun  kepada PLN guna menutup adanya kekurangan pembiayaan (financing gap) pengadaan dan penggantian trafo, penguatan instalasi, transmisi dan distribusi.

Pinjaman ini diberikan karena beberapa masalah yang sedang dihadapi PLN yaitu peningkatan biaya operasional yang tidak seimbang dengan kebijakan margin yang memadai, arus kas dari pendapatan operasional yang hanya bisa menutup pengeluaran operasional, tidak cukup untuk investasi, debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal yang terus meningkat sehingga menurunkan kemampuan pemenuhan kewajiban utang.

Tempo interaktif